Banner Utama

Pemkab Purbalingga Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD, Arah Pembangunan Difokuskan Lebih Terukur dan Berdampak

Banyumas Raya
By Hermiana E. Effendi  —  On May 04, 2026
Caption Foto : Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menerima rekomendasi dari Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan dalam rapat paripurna, Senin (4/5/2026). (Foto:Dok. Prokompim Purbalingga).

ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga memastikan akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 yang digelar pada Senin (4/5/2026).

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan LKPj yang dinilai komprehensif. Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

“Seluruh rekomendasi DPRD kami terima dan akan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh bersama perangkat daerah,” tuturnya.

Menurutnya, proses penyampaian hingga penetapan rekomendasi telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menunjukkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pemerintahan yang akuntabel.

Baca juga: Banyumas Ngibing 24 Jam 2026 Sukses Digelar, Ribuan Penonton Padati Kota Lama, Dongkrak Pariwisata dan UMKM

Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga mengungkapkan capaian kinerja Pemkab Purbalingga sepanjang 2025 yang berhasil menempatkan daerah tersebut di peringkat ke-14 secara nasional dari 415 kabupaten dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintah daerah.

“Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar kinerja semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tambahnya.

Optimalisasi PAD

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menjelaskan bahwa LKPj Bupati telah melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus 16 DPRD sejak disampaikan pada Maret 2026. Secara umum, DPRD menilai kinerja pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis agar pembangunan ke depan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dan aset daerah melalui penataan retribusi sektor riil serta pemanfaatan aset yang belum produktif. Selain itu, transformasi sektor pariwisata juga menjadi perhatian, dengan pergeseran dari pariwisata massal menuju wisata berkualitas berbasis event dan pengembangan tourism hub guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Baca juga: Tali Asih Penghafal Al-Qur’an dari Pemprov Jateng Tingkatkan Semangat Santri di Kebumen

Dari sisi sumber daya manusia, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk percepatan pemberian beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS), peningkatan rata-rata lama sekolah, serta pemulihan status kepesertaan BPJS melalui penguatan Universal Health Coverage.

“Kami ingin pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Bambang.

Di sektor ekonomi dan infrastruktur, DPRD mendorong penguatan melalui digitalisasi koperasi, hilirisasi pertanian, perluasan model UPLAND, serta peningkatan investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal. Penataan sanitasi yang aman juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib usaha dan kualitas lingkungan.

Sementara itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan perlunya penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), percepatan penyusunan regulasi turunan Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati, peningkatan keamanan siber, serta penetapan Indeks Pelayanan Publik sebagai indikator kinerja utama para camat guna menjamin kepastian hukum dan pemerataan kualitas layanan.

“Dengan tata kelola yang kuat dan pelayanan publik yang terukur, kami optimistis kualitas pemerintahan akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terus terjaga,” tegas Bambang.

Baca juga: Menelusuri Kuliner Legendaris Kota Lama Banyumas, Dari Hangatnya Bakmi Gareng hingga Gurihnya Soto


Bagikan:

Tulis Komentar

Komentar

Belum ada komentar.

Berita Unggulan

ORBIT VOX

Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.

Ikuti Kami

Dapatkan update terbaru melalui sosial media kami: