ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Tengah menuai apresiasi sekaligus kritik tajam. Meski tingkat keterisian kursi sekolah nyaris sempurna, ribuan anak dari keluarga kurang mampu justru belum tersentuh akses pendidikan melalui jalur afirmasi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho mengungkapkan, capaian SPMB 2025 yang mencapai 99,12 persen patut diapresiasi. Namun, di balik angka tersebut, masih terdapat sekitar 10.600 anak dari kelompok rentan yang gagal masuk sistem pendidikan melalui jalur afirmasi.

“Dari 72.793 calon murid jalur afirmasi, hanya 62.145 yang terserap. Artinya masih ada ribuan anak miskin, disabilitas, anak panti, hingga anak tidak sekolah yang belum terjangkau. Ini harus jadi perhatian serius,” jelasnya. 

Menghadapi SPMB 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan skema penerimaan dengan pembagian kuota yang cukup besar untuk jalur afirmasi, yakni minimal 32 persen. Sementara jalur domisili atau zonasi dialokasikan minimal 33 persen, jalur prestasi maksimal 50 persen, dan mutasi maksimal 5 persen.

Kendati kuota afirmasi terbilang tinggi, Setya Ari menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi pada besaran kuota, melainkan pada strategi menjangkau calon siswa yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai pendekatan selama ini masih terlalu pasif.

Baca juga: Terobosan Kesejahteraan Guru Jadi Fokus, Wamenag Tegaskan Peran Strategis Pendidik dalam Mencetak SDM Unggul

“Jangan hanya menunggu pendaftar. Pemerintah harus hadir menjemput mereka yang tidak punya akses, tidak paham sistem, atau bahkan tidak tahu ada jalur afirmasi,” tegasnya.

Pendataan By Name By Address

Ia pun mendorong Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi dengan Dinas Sosial serta pemerintah desa guna melakukan pendataan secara detail berbasis by name by address. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap anak dari keluarga tidak mampu benar-benar terdata dan difasilitasi mengikuti SPMB.

Selain itu, Setya Ari juga mengingatkan, bahwa proses seleksi untuk SMK Negeri berbasis boarding sudah dimulai lebih awal, yakni sejak Maret 2026. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan lebih masif dan menyasar langsung wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“SPMB ini bukan sekadar soal angka dan kuota. Ini soal keadilan akses pendidikan. Negara harus memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi atau keterbatasan fisik,” katanya.

Baca juga: Pasca Tragedi KA di Bekasi, DPR Desak Perbaikan Total Sistem Keselamatan Perlintasan

Ia menegaskan DPRD Jawa Tengah akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 agar kuota afirmasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi kelompok rentan.

“Targetnya jelas, bukan sekadar terserap di atas kertas, tetapi benar-benar menjangkau mereka yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya.