ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Euforia libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang identik dengan meningkatnya aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat ternyata menyisakan persoalan serius di sektor pangan. Di tengah ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi liburan, masyarakat berpenghasilan rendah justru harus berjibaku dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian menekan daya beli.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi menjelang hingga selama Nataru tidak dapat sepenuhnya dibenarkan dengan dalih meningkatnya permintaan. Menurutnya, pola lonjakan konsumsi pada libur panjang merupakan fenomena tahunan yang seharusnya sudah diantisipasi pemerintah.
“Kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar menunjukkan adanya persoalan struktural, terutama pada distribusi dan pengawasan. Jika hanya permintaan yang meningkat, negara seharusnya mampu menjaga stabilitas pasokan,” ujar Johan.
Ia mengungkapkan, keluhan masyarakat mengenai mahalnya harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam banyak ditemukan di pasar tradisional. Kondisi ini, kata Johan, terus berulang setiap musim libur panjang dan tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang dibiarkan tanpa solusi nyata.
Bagi kelompok pekerja harian, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan sekecil apa pun berdampak signifikan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini membuat libur akhir tahun yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan bagi ekonomi rumah tangga kecil.
Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Johan menegaskan, DPR terus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman, memperkuat operasi pasar, serta mengaktifkan peran Satuan Tugas Pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan di atas kertas tidak akan efektif tanpa pengawasan langsung di lapangan.
“Pengawasan harus hadir di pasar-pasar dan sepanjang jalur distribusi. Jika tidak, praktik spekulasi, penimbunan, dan permainan harga akan terus terulang setiap Nataru,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan NTB I itu.
Ia menyebut, aspirasi masyarakat yang mengeluhkan mahalnya harga pangan menjadi dasar DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat dan terukur, mulai dari penambahan pasokan, operasi pasar murah, hingga penindakan tegas terhadap pelanggaran distribusi dan perdagangan.
Lebih jauh, Johan menilai lonjakan harga pangan selama Nataru 2025 kembali memperlihatkan ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, konsumsi kelompok menengah ke atas dan sektor pariwisata tumbuh pesat, sementara masyarakat kecil justru semakin terhimpit oleh mahalnya kebutuhan pokok.
Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus diwujudkan secara konkret. Stabilitas harga pangan, penguatan daya beli, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi kunci agar dampak inflasi pangan tidak semakin memperlebar kesenjangan.
“Nataru seharusnya tidak selalu identik dengan kenaikan harga pangan. Negara wajib hadir secara tegas dan cepat, sementara pelaku usaha juga harus menjunjung etika dalam berusaha,” ujarnya.
Berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan selama periode Nataru. Harga bawang merah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang putih melonjak dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, sementara cabai rawit kembali merangkak naik hingga Rp80 ribu per kilogram setelah sempat turun ke Rp45 ribu.
Kenaikan harga juga tercatat pada daging ayam yang naik dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, serta daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa stabilitas pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama pada momentum sensitif seperti libur panjang akhir tahun yang seharusnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
