ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemulihan kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pascabencana mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes), Abdul Fikri Faqih. Ia meminta agar proses rekonstruksi tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga dibarengi pembenahan tata kelola secara menyeluruh, termasuk mengembalikan akses gratis ke kolam pemandian ikonik Pancuran 13.

Menurut Fikri, sektor pariwisata Guci memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian warga sekitar. Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara cepat dan terarah agar kunjungan wisatawan yang sempat merosot drastis bisa kembali pulih.

Politisi Fraksi PKS tersebut menilai perlu ada evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan Pancuran 13, khususnya setelah adanya kerja sama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan dengan pihak swasta.

“Tata kelola ini harus dikaji ulang secara menyeluruh agar benar-benar berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan kawasan wisata,” ucapnya, Selasa (17/2/2026). 

Ia mengungkapkan, sebelum 2019 tarif masuk Pancuran 13 dipatok sekitar Rp10 ribu per pengunjung. Namun setelah skema kerja sama diterapkan, tarif meningkat menjadi Rp27 ribu. Kenaikan itu dinilai memberatkan dan berdampak pada penurunan minat kunjungan.

Baca juga: Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan, BURT DPR RI Usulkan Integrasi Data Jasindo dan RS Kasih Ibu Solo

Fikri mendorong agar setelah revitalisasi rampung, pengelolaan dikembalikan kepada masyarakat lokal tanpa pungutan retribusi yang membebani wisatawan. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

“Pengelolaan sebaiknya dikembalikan ke warga. Bahkan masyarakat adat menyatakan siap mengambil peran. Tanpa pungutan biaya, nilai historis dan sosial Pancuran 13 bisa lebih kuat,” tegasnya. .

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, Fikri juga menilai model pengelolaan berbasis masyarakat berpotensi menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, mulai dari pelaku UMKM, pedagang, hingga pengelola homestay di sekitar kawasan.

Usulkan Skema Dana Khusus Pariwisata

Di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat pengurangan dana transfer dari Kementerian Keuangan, Fikri mengusulkan agar pemerintah daerah menjajaki peluang pendanaan alternatif. Salah satunya melalui skema dana khusus pariwisata dari kementerian terkait untuk mendukung proses rekonstruksi dan revitalisasi kawasan Guci. Ia menegaskan, dukungan pembiayaan pusat sangat penting agar pemulihan tidak berjalan setengah hati dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. 

Baca juga: Prambanan Shiva Festival: Dari Ritual Sakral ke Magnet Wisata Budaya Internasional

Fikri mengingatkan, revitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan ulang fasilitas wisata. Penataan komprehensif harus mencakup reboisasi kawasan hulu serta langkah mitigasi konkret guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.

“Penataan kawasan harus berbasis lingkungan. Reboisasi dan sistem mitigasi wajib menjadi bagian dari perencanaan,” jelasnya.