ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kembali menjadi sorotan sebagai solusi nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang populer dengan sebutan “bedah rumah” ini masuk dalam agenda prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029. Setiap tahunnya, sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditargetkan tersentuh program ini di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, BSPS bukanlah bantuan penuh, melainkan stimulan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki rumah secara mandiri.

“Program ini dirancang untuk menggerakkan swadaya masyarakat, bukan sekadar memberi bantuan. Pemerintah hadir sebagai pendorong,” jelasnya.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, setiap penerima BSPS memperoleh bantuan senilai Rp20 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Baca juga: DPRD Jateng Siapkan Raperda Rehabilitasi Lahan Kritis, Strategi Baru Hadapi Ancaman Krisis Iklim

Skema Bantuan Transparan

Skema penyaluran pun dibuat transparan dengan sistem pembayaran langsung kepada penyedia bahan bangunan dan tenaga kerja, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Lebih jauh, Sari menekankan bahwa keberhasilan program ini terletak pada semangat gotong royong. Masyarakat didorong untuk menambah biaya secara swadaya apabila kebutuhan renovasi melebihi bantuan yang diberikan.

Ia menilai pendekatan tersebut efektif dalam membangun kemandirian sekaligus mempercepat perbaikan kualitas hunian.

“Rumah layak huni berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang baik, kondisi rumah yang aman, hingga lingkungan sehat akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Masuk Program KSPP Nasional, Banyumas Didorong Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pada tahun ini, alokasi BSPS di wilayah Pulau Lombok mencapai sekitar 1.400 unit rumah. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan porsi sekitar 350 unit.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, Sari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi program agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam melanjutkan program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional.

Ke depan, ia berharap implementasi BSPS yang merata dapat menjadi motor penggerak menuju visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan kemandirian daerah seperti Nusa Tenggara Barat.

“Jika dijalankan optimal dan merata, cita-cita mewujudkan NTB mandiri bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Warning Program Sekolah Rakyat: Jangan Hanya Bangun Gedung, Ini 3 Prioritas Utamanya