ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti ketidakjelasan batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori Desil 6. Hal ini dinilai menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait akses bantuan kesehatan dari pemerintah.

Desil merupakan kategori pengelompokan masyarakat berdasarkan distribusi pendapatan. Saat ini, indikator Desil 6 dianggap ambigu, sehingga banyak warga ragu untuk berobat karena takut status kepesertaan bantuan kesehatan mereka dinonaktifkan.

“Kita perlu tahu, masyarakat dengan penghasilan berapa yang sudah dikategorikan Desil 6. Sekarang ada sekitar 270 juta rakyat Indonesia yang menunggu kepastian ini,” kata Charles saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas, dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (11/2/2026).

Charles menyoroti laporan yang menyebut beberapa warga dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan sudah masuk kategori Desil 6. Menurutnya, angka ini masih jauh di bawah standar upah minimum di berbagai daerah.

“Kalau penghasilan Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan sudah dianggap Desil 6, apakah mereka benar-benar bisa hidup layak tanpa bantuan pemerintah? Ini perlu klarifikasi segera,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Ia menekankan, pemerintah perlu memberikan gambaran umum mengenai kriteria Desil 6, agar masyarakat bisa memahami posisi sosial-ekonominya dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan status bantuan kesehatan.

“Supaya masyarakat jelas, misalnya kalau penghasilannya di atas Rp3 juta, kemungkinan status bantuan kesehatannya sudah dinonaktifkan. Transparansi ini sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tambah Charles.

Komisi IX DPR RI berharap pemerintah segera merilis panduan resmi mengenai Desil 6, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan akses layanan kesehatan tetap terjamin.