ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, Ir Budiyono, angkat bicara terkait wacana nasional mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menyatakan dukungan terhadap gagasan pilkada yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan demokrasi lokal selama ini.

Menurut Budiyono, kualitas demokrasi tidak bisa dinilai semata dari metode pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia menilai, pengalaman pilkada langsung selama beberapa periode menunjukkan masih adanya problem klasik yang sulit dihindari, mulai dari tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga polarisasi sosial yang kerap membelah masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, sering kali menyisakan ketegangan berkepanjangan bahkan setelah kontestasi politik berakhir.

“Yang perlu kita perbaiki bukan hanya prosesnya, tetapi juga dampak sosial dan kualitas hasil kepemimpinannya. Demokrasi seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan justru meninggalkan luka sosial,” ujarnya.

Budiyono berpandangan, pilkada melalui DPRD membuka ruang seleksi yang lebih rasional dan terukur. Para calon kepala daerah akan diuji secara menyeluruh oleh wakil rakyat melalui pemaparan visi dan misi, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap pembangunan daerah. DPRD, menurutnya, memiliki legitimasi demokratis karena dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu legislatif.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Selain aspek kualitas kepemimpinan, Budiyono juga menyoroti potensi penghematan anggaran negara dan daerah. Dana besar yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan pilkada langsung dinilai dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Budiyono menegaskan bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan pengawasan ketat. Transparansi, akuntabilitas, serta penegakan etika politik menjadi prasyarat mutlak agar proses pemilihan benar-benar bersih dari kepentingan sempit.

“Integritas anggota DPRD menjadi kunci. Tanpa komitmen moral dan pengawasan publik yang kuat, sistem apa pun berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.

Sebagai pimpinan partai di tingkat daerah, Budiyono menyatakan kesiapan DPC Gerindra Banyumas untuk mengawal setiap kebijakan nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi. Ia juga mendorong agar wacana pilkada melalui DPRD dibahas secara terbuka, objektif, dan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Budiyono meyakini, dengan regulasi yang kuat dan pengawasan publik yang konsisten, pilkada melalui DPRD dapat menjadi alternatif sistem demokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman. Model ini dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Dorong Revitalisasi Total Wisata Guci, Abdul Fikri Faqih Usulkan Akses Gratis Pancuran 13 untuk Dongkrak Ekonomi Warga