ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. menjadi sorotan tersendiri dalam pembahasan masa depan industri nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menilai perusahaan jamu ternama tersebut berhasil membuktikan bahwa inovasi teknologi tidak harus berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Di tengah arus modernisasi industri, Sido Muncul justru mampu menjaga keseimbangan antara penerapan teknologi, keberlanjutan usaha, dan perlindungan tenaga kerja. Model bisnis ini, menurut Hendry, layak dijadikan rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang saat ini tengah digodok Komisi VII DPR RI.

“Pengalaman Sido Muncul menunjukkan bahwa industri bisa tumbuh, berinovasi, dan tetap menjaga lapangan kerja. Ini penting sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan industri ke depan,” kata Hendry usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026).

Perusahaan yang telah berdiri sejak 1930 itu dinilai sukses membangun rantai pasok yang kuat dengan melibatkan UMKM dan industri kecil menengah (IKM). Keterhubungan antara industri besar dan pelaku usaha kecil menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Hendry menambahkan, keberanian Sido Muncul mengadopsi teknologi baru dilakukan secara bertahap dan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Alih-alih melakukan efisiensi melalui pemangkasan karyawan, perusahaan justru mengembangkan pola kerja dan inovasi yang adaptif.

Baca juga: Obligasi Jadi Primadona Investasi Milenial dan Gen Z, Ini Alasan dan Cara Memulainya

“Setiap inovasi yang masuk tidak mengorbankan tenaga kerja. Ini pelajaran berharga, khususnya bagi industri jamu dan farmasi nasional yang sedang menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja Daya Saing Industri terus menghimpun masukan dari berbagai sektor, mulai dari industri kimia, farmasi, IKM, hingga sektor strategis lain seperti baja, maritim, kedirgantaraan, dan agroindustri. Keterlibatan lintas komisi serta kementerian teknis juga dipandang krusial agar RUU Kawasan Industri mampu menjawab kebutuhan industri nasional secara menyeluruh.

“Regulasi ini tidak bisa disusun secara parsial. Kami sedang mengumpulkan praktik-praktik terbaik dari industri yang sudah terbukti berhasil agar RUU Kawasan Industri benar-benar menjadi instrumen penguat daya saing nasional,” pungkas politisi PKS tersebut.