ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran dana transfer ke daerah, khususnya wilayah yang tengah berjuang bangkit dari bencana alam. Ia mengingatkan bahwa di tengah kondisi darurat, anggaran pemulihan justru menjadi sektor yang paling rawan diselewengkan, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk kembali menata kehidupan dan ekonomi mereka.
Peringatan itu disampaikan Taufan saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama sejumlah kementerian mitra, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan, Komisi II DPR RI mendapat mandat langsung dari Pimpinan DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah, terutama di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, mandat ini bukan sekadar tugas formal, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Komisi II diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius agar dana-dana transfer ke daerah tidak disalahgunakan. Ini pekerjaan berat, tetapi sangat penting,” ujar Taufan dalam rapat tersebut.
Dalam paparannya, Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu menyoroti dampak ekonomi serius yang kerap muncul pascabencana. Ia mencatat, di sejumlah daerah terdampak, laju inflasi melonjak tajam hingga melampaui angka 10 persen. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan warga yang telah kehilangan rumah, mata pencaharian, dan aset ekonomi lainnya.
Baca juga:
Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Taufan pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan perannya dalam memantau dan mengendalikan kondisi ekonomi daerah. Ia menilai, kemampuan pemerintah pusat dalam membaca dinamika ekonomi lokal sangat menentukan keberhasilan pemulihan pascabencana.
“Saya titip melalui Wakil Menteri agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Daerah pascabencana dengan inflasi di atas 10 persen, apa yang bisa diharapkan? Ini sangat memberatkan masyarakat. Saudara-saudara kita di sana patut dikasihani dan harus segera dibantu,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menutup pernyataannya, Taufan mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi dalam mengawal proses pemulihan daerah terdampak bencana. Ia menekankan bahwa kebangkitan ekonomi dan sosial masyarakat sangat bergantung pada keamanan, ketepatan sasaran, serta transparansi pengelolaan dana transfer ke daerah.
“Kunci kebangkitan daerah bencana ada pada dana transfer keuangan yang dijaga dengan baik. Komisi II siap mengawal bersama kementerian dan lembaga terkait agar anggaran ini benar-benar menjadi solusi, bukan justru menambah persoalan,” pungkasnya.
