ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Sorotan terhadap tata kelola dan efektivitas subsidi energi kembali menguat. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin, turun langsung ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, untuk menguji kesesuaian laporan manajemen dengan kondisi riil di lapangan.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. BAKN ingin memastikan bahwa besarnya dukungan negara kepada sektor energi benar-benar dikelola secara efisien dan akuntabel. Pasalnya, subsidi energi kini menjadi salah satu komponen paling membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Amin, total beban APBN pada 2025 menembus sekitar Rp525 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk energi. Angka tersebut dinilai sebagai sinyal serius yang tak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis korporasi semata.
“Subsidi energi bukan hanya urusan perusahaan, tetapi menyangkut kepentingan seluruh rakyat karena berdampak langsung pada keuangan negara,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Sebagai induk usaha kelistrikan nasional, PT PLN (Persero) memegang posisi strategis. Dengan total aset sekitar Rp1.700 triliun dan ekuitas mendekati Rp1.000 triliun, PLN merupakan BUMN terbesar di Indonesia.
Skala sebesar itu, menurut Amin, seharusnya diiringi dengan standar tata kelola kelas dunia. Namun, hasil pengawasan sementara BAKN menunjukkan masih banyak ruang pembenahan, terutama pada aspek efisiensi dan profesionalisme.
Kunjungan ke unit pembangkitan di Semarang merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat antara BAKN dan direksi PLN sebelumnya. DPR ingin memastikan bahwa data dan laporan yang dipaparkan manajemen benar-benar mencerminkan kondisi operasional.
“Kami ingin mencocokkan laporan dengan fakta lapangan. Karena itu, penting bagi kami melihat langsung pengelolaan pembangkit,” ujarnya.
Subsidi Hulu-Hilir dan Selisih Laba
Baca juga: Keluhan Opsen PKB Menguat, Ketua DPRD Banyumas Dorong Kajian Menyeluruh dan Transparan
Negara, lanjut Amin, telah memberikan dukungan luar biasa kepada PLN, mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu contohnya adalah kebijakan harga batubara untuk kelistrikan dalam negeri yang dipatok 70 dolar AS per ton, jauh di bawah harga pasar internasional yang berada di atas 100 dolar AS per ton.
Di sisi lain, subsidi dan kompensasi tarif listrik juga terus digelontorkan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memunculkan catatan penting. Meski PLN melaporkan laba sebesar Rp17,1 triliun pada 2025, kajian menunjukkan bahwa jika tata kelola dilakukan secara lebih efisien dan transparan, laba riil diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun.
Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian serius BAKN. Amin menilai ada persoalan mendasar yang perlu dibedah secara komprehensif, baik di level holding maupun subholding.
BAKN, kata Amin, tidak bertujuan mencari kesalahan. Fokus utama adalah memastikan BUMN strategis seperti PLN benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa subsidi yang sangat besar harus tepat sasaran. Jika ditemukan pihak-pihak yang menikmati kompensasi tidak semestinya dan justru membebani APBN, maka evaluasi perlu dilakukan.
“Jika subsidi bisa dikelola lebih efektif, anggaran negara dapat dialihkan ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola dan efisiensi di sektor energi diharapkan tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.
