Banner Utama

Kolaborasi Pemprov dan Pengembang, Backlog Rumah di Jateng Turun Signifikan

Daerah
By Ariyani  —  On Feb 11, 2026
Caption Foto : Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat membuka Rakerda DPD REI Jateng, Rabu (11/2/2026). (Foto : Dok. Kominfo Jateng).

ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Upaya penanganan kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, angka backlog rumah di provinsi ini berkurang sebanyak 274.514 unit, berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai asosiasi perumahan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebutkan bahwa pada awal 2025, backlog rumah di provinsi ini tercatat 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, sekitar 274.514 unit sudah berhasil ditangani, sehingga sisa backlog saat ini mencapai 1.058.454 unit.

“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama, melibatkan Real Estate Indonesia (REI) dan asosiasi perumahan lainnya,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).

Luthfi menekankan pentingnya percepatan penyediaan rumah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pemprov Jawa Tengah juga aktif menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta merehabilitasi dan membangun rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa setiap pengembangan perumahan harus memperhatikan ketersediaan lahan dan tidak mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi permukiman. Semua pembangunan harus selaras dengan tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Evaluasi Rutin

Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto mengatakan, dukungan kuat dari pemerintah menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Setiap tiga bulan, kami melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi untuk memastikan target program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai,” ujar Hermawan.

Ia menambahkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berperan penting, terutama dengan penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mendorong pengembang menyediakan rumah sesuai kemampuan masyarakat.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Gubernur Luthfi optimistis kebutuhan dasar masyarakat akan sandang, pangan, dan papan di Jawa Tengah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Bagikan:

Tulis Komentar

Komentar

Belum ada komentar.

Berita Unggulan

ORBIT VOX

Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.

Ikuti Kami

Dapatkan update terbaru melalui sosial media kami: