ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa bencana tanah longsor yang melanda kawasan lereng Gunung Slamet, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang dan Purbalingga, merupakan akibat kondisi alam ekstrem dan tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kajian teknis mendalam serta verifikasi lapangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara terus-menerus dalam beberapa hari menjadi pemicu utama longsor. Kondisi tersebut menyebabkan tanah kehilangan daya ikat akibat jenuh air, sehingga kestabilan lereng menurun drastis.

“Karakter lereng Gunung Slamet yang curam, dikombinasikan dengan curah hujan ekstrem dan durasi panjang, membuat potensi longsor meningkat signifikan. Ini murni fenomena alam,” kata Agus, Rabu (28/1/2026).

Secara geologis, kawasan lereng Gunung Slamet didominasi material tanah dan batuan dengan tingkat pelapukan tinggi serta porositas besar. Kondisi ini membuat tanah mudah menyerap air. Ketika kapasitas tampung air terlampaui, tekanan meningkat dan memicu pergerakan massa tanah, terutama pada lereng dengan kemiringan tajam.

Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dugaan keterlibatan aktivitas tambang, Agus menegaskan bahwa tidak terdapat kegiatan pertambangan di tubuh Gunung Slamet. Seluruh lokasi tambang berada di area kaki gunung dengan elevasi jauh lebih rendah dari titik awal longsoran.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

“Posisi tambang ratusan meter di bawah lokasi longsor. Secara teknis dan spasial, tidak ada hubungan antara aktivitas tambang dan kejadian longsor ini,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas ESDM Jawa Tengah secara berkala menyusun dan mendistribusikan peta potensi gerakan tanah kepada pemerintah kabupaten dan kota. Peta tersebut diperbarui setiap bulan dengan memadukan data kerawanan longsor dan prakiraan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Informasi ini kami jadikan sistem peringatan dini agar daerah rawan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, terutama saat musim hujan,” ujar Agus.

Perketat Pengawasan

Di sektor pertambangan, Pemprov Jawa Tengah juga memperketat pengawasan dengan menata ulang aktivitas tambang serta mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi ketentuan teknis, administratif, dan prinsip pertambangan yang baik serta berwawasan lingkungan. Edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana pun terus digencarkan, termasuk imbauan meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat berkepanjangan.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Dalam hal penegakan hukum, Agus menegaskan pemerintah tidak segan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang melanggar aturan. Sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Dinas ESDM Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Dinar Batu Agung kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui DPMPTSP. Usulan ini diajukan setelah perusahaan dinilai tidak menjalankan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi lintas instansi.

“Setiap keputusan penertiban dilakukan berdasarkan kajian hukum, teknis, dan lingkungan, serta mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk PP Nomor 96 Tahun 2021,” jelas Agus.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, dengan penguatan sistem mitigasi, transparansi informasi kebencanaan, serta pengawasan yang konsisten, masyarakat semakin memahami karakter risiko alam di wilayah pegunungan dan dapat mengambil langkah pencegahan secara mandiri.

Baca juga: Jalur Vital Grobogan–Semarang Lumpuh, Gubernur Jateng Kebut Pemasangan Jembatan Darurat di Lokasi Tanggul Jebol

“Kami berkomitmen terus memperkuat upaya mitigasi demi mengurangi risiko dan dampak bencana, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Agus.