ORBIT-NEWS.COM, BANYUMAS - Status Kabupaten Banyumas sebagai lumbung pangan utama di Jawa Tengah kian menguat seiring masuknya daerah ini dalam program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nasional. Namun di balik capaian tersebut, DPRD Jawa Tengah mengingatkan pentingnya memastikan kesejahteraan petani ikut meningkat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, memberikan apresiasi atas capaian Banyumas tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan, terutama di tengah ketidakpastian global dan ancaman perubahan iklim.

“Kondisi global saat ini tidak mudah, termasuk sektor pangan yang sangat bergantung pada iklim. Karena itu, kontribusi para pelaku pangan, khususnya petani, patut diapresiasi karena menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan,” ucapnya saat di Banyumas. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata. Dampak nyata terhadap kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pangan.

Keadilan Ekonomi Bagi Petani

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Warning Program Sekolah Rakyat: Jangan Hanya Bangun Gedung, Ini 3 Prioritas Utamanya

Menurut Setya Ari, kemandirian pangan tidak hanya berbicara soal produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama. Ia mendorong agar para petani mendapatkan akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas pendukung, seperti pupuk, irigasi, hingga teknologi pertanian modern.

“Ketika produksi meningkat, maka kesejahteraan petani juga harus ikut naik. Mereka perlu didukung dengan akses yang lebih mudah dan peningkatan kapasitas, termasuk penguasaan teknologi pertanian,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor pertanian. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

“Langkah bersama sangat dibutuhkan agar kemandirian pangan benar-benar terwujud. Petani harus ditempatkan sebagai pusat dari setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya.

Baca juga: Potongan Tarif Ojol Bakal Dipangkas di Bawah 10 Persen, DPR Desak Kemenhub Segera Revisi Aturan