ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah dinilai menjadi contoh terbaik dalam pengembangan ekosistem halal terintegrasi di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menggabungkan sektor pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah progresif yang dilakukan Jawa Tengah layak dijadikan acuan nasional, terutama dalam mendukung implementasi program wajib halal.

“Jawa Tengah menunjukkan komitmen nyata, mulai dari perhatian terhadap Rumah Potong Hewan, pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal,” katanya usai menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026).

Haikal juga menyoroti capaian Jawa Tengah dalam pengawasan ribuan Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG). Dari total lebih dari 4.000 unit, sebanyak 4.211 telah mengantongi sertifikat halal.

Menurutnya, standar pengawasan di Jawa Tengah tidak hanya memenuhi aspek higienitas dan sanitasi, tetapi juga telah mengintegrasikan kewajiban sertifikasi halal sesuai arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Dinpertan Banyumas Mulai Uji Coba Pertanian Industrial, Targetkan Produktivitas Naik dan Pola Tanam Lebih Efisien

Sebagai bentuk sinergi konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di daerah tersebut. Kehadiran kantor ini diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal sekaligus mendekatkan akses bagi pelaku usaha.

“Komitmen seperti ini yang kami harapkan bisa direplikasi di daerah lain,” tambahnya.

Penguatan Ekosistem Halal

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan, penguatan ekosistem halal merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang telah dirancang dalam Musrenbang 2027. Dalam peta jalan tersebut, pariwisata berkelanjutan berbasis ramah muslim menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan.

“Kami ingin memastikan pada 2027, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal meningkat signifikan,” jelasnya.

Baca juga: Jelang Iduladha, Dinpertan Banyumas Pastikan Kesehatan Hewan Kurban, 40% Sapi Telah Divaksin

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi, pendampingan UMKM, hingga pengawasan produk secara ketat demi menjamin kenyamanan konsumen dan wisatawan. Salah satu fokus utama adalah percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran daerah.

Sebagai solusi, Pemprov Jateng mengusung skema kolaborasi inovatif dengan melibatkan sektor swasta. Melalui program “orang tua asuh”, perusahaan besar didorong untuk membantu pembiayaan dan proses sertifikasi halal bagi UMKM binaannya.

“Ketika anggaran pemerintah terbatas, kami tidak berhenti. Kami ajak perusahaan untuk ikut berperan dalam mendukung UMKM naik kelas melalui sertifikasi halal,” ujar Gus Yasin.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat capaian sertifikasi halal, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global, sekaligus menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Baca juga: Jawa Tengah Kebut Perpanjangan MoU, Borobudur–Prambanan Ditarget Jadi Pusat Wisata Religi Dunia