ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti lemahnya respons sejumlah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, informasi cuaca yang akurat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat daerah, sehingga upaya mitigasi bencana kerap tidak berjalan optimal.

Sudjatmiko mengungkapkan, BMKG secara rutin menyampaikan data dan analisis cuaca melalui stasiun-stasiun di setiap provinsi, bahkan dengan pembaruan berkala mingguan hingga bulanan. Namun, kesiapan daerah dalam merespons informasi tersebut masih menjadi persoalan serius.

Ia menilai banyak pemerintah daerah belum memiliki prosedur yang jelas saat menerima peringatan dini, termasuk menentukan langkah cepat seperti evakuasi warga atau penyiapan sarana darurat. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko korban ketika bencana hidrometeorologi terjadi.

“Rata-rata pemerintah daerah masih kebingungan setelah menerima informasi dari BMKG. Mau melakukan evakuasi atau langkah apa, itu sering kali belum siap. Padahal informasinya sudah disampaikan secara rutin,” ujar Sudjatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Selain aspek koordinasi dan kesiapan birokrasi, politisi Fraksi PKB tersebut juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui perlindungan lingkungan. Ia menilai mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan sistem peringatan dini, tetapi harus dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Menurutnya, kerusakan hutan dan berkurangnya kualitas daerah aliran sungai (DAS) menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir dan longsor di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih serius dalam menjaga kawasan rawan bencana, khususnya di daerah dengan curah hujan tinggi.

“Kita harus kembali ke pencegahan. Daerah yang potensi hujannya tinggi dan rawan longsor, hutannya harus benar-benar dijaga. Kawasannya harus dilindungi, begitu juga daerah aliran sungainya, jangan sampai terus berkurang,” tegasnya.

Sudjatmiko berharap ke depan terbangun sinergi yang lebih kuat antara BMKG, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, agar informasi cuaca tidak berhenti sebagai data, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk melindungi keselamatan masyarakat.