ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penguatan mitigasi dan penanganan bencana nasional melalui evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta pembahasan rencana program kerja Tahun Anggaran 2026. Fokus tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/1/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae itu tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja anggaran, tetapi juga forum strategis untuk memastikan program kedua lembaga berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran kedua lembaga sepanjang 2025. Hingga hari ini, realisasi keuangan BMKG tercatat mencapai 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Sementara itu, BNPP/Basarnas mencatat realisasi keuangan sebesar 97,87 persen dan realisasi fisik 99,90 persen.

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian serapan APBN Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V,” ujar Ridwan Bae saat membacakan hasil rapat.

Sejalan dengan capaian tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Tahun Anggaran 2026. BMKG disepakati memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2,57 triliun, sedangkan BNPP/Basarnas ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Selain aspek anggaran, Komisi V DPR RI juga menaruh perhatian pada keberlanjutan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk BMKG, dukungan diarahkan pada pelaksanaan Program Prioritas Nasional serta program berbasis edukasi dan literasi kebencanaan.

“Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan program-program seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, hingga BMKG Goes to School pada APBN 2026,” kata Ridwan.

Program-program tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta percepatan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan mudah diakses publik.

Sementara itu, terhadap BNPP/Basarnas, Komisi V DPR RI menekankan penguatan peran pembinaan potensi SAR di daerah. Fokus diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan respons dalam menghadapi situasi darurat.

“Melalui pemberdayaan masyarakat dan program SAR Goes to School, kami mendorong peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana, serta penguatan mekanisme waktu tanggap cepat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kedaruratan,” lanjut Ridwan.

Baca juga: Keluhan Opsen PKB Menguat, Ketua DPRD Banyumas Dorong Kajian Menyeluruh dan Transparan

Bencana Meningkat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyuarakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran Basarnas. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tren kebencanaan nasional yang cenderung meningkat.

“Untuk Basarnas seharusnya mendapat tambahan anggaran, bukan justru pemotongan. Dengan situasi kebencanaan yang ada sekarang, ini menjadi perhatian serius,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Secara rinci, pagu anggaran Basarnas semula ditetapkan sebesar Rp1,55 triliun pada 15 September 2025. Namun, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tertanggal 8 Desember 2025, anggaran tersebut dipangkas Rp69,36 miliar sehingga pagu efektif Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1,48 triliun.

Baca juga: Dorong Revitalisasi Total Wisata Guci, Abdul Fikri Faqih Usulkan Akses Gratis Pancuran 13 untuk Dongkrak Ekonomi Warga

Berbeda dengan BMKG yang kembali memperoleh tambahan anggaran pada Januari 2026 setelah pemotongan di bulan Desember, Basarnas tidak mendapatkan penambahan lanjutan. Kondisi ini menjadi catatan penting Komisi V DPR RI dalam memastikan kesiapan negara menghadapi ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia.