ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Reformasi hukum pidana nasional memasuki babak baru dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diperbarui. Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa dua regulasi tersebut dirancang untuk meninggalkan warisan hukum kolonial dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Adang, KUHP baru tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan. Paradigma hukum pidana kini diarahkan pada upaya pemulihan, pendidikan, dan pencegahan tindak pidana. Hal ini tercermin dalam pengaturan berbagai bentuk pidana alternatif, seperti kerja sosial dan sanksi non-pemenjaraan, yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara lebih proporsional sesuai konteks perkara.

“Tidak semua pelanggaran harus berujung pada penjara. KUHP baru membuka peluang penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi, tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat,” jelasnya. 

Sementara itu, pembaruan KUHAP dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaminan hak-hak tersangka dan terdakwa. DPR, kata Adang, memberikan perhatian khusus pada penguatan hak pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan. Peran penasihat hukum diperjelas, sekaligus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang lebih transparan, termasuk pemanfaatan kamera pengawas guna mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Legislator dari Fraksi PKS tersebut menilai, sinkronisasi KUHP dan KUHAP yang baru menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM. Ia menegaskan, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penerapan kedua undang-undang tersebut agar semangat reformasi hukum tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.