ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meningkatkan pengawasan ketat terhadap harga sapi hidup di seluruh rantai distribusi, menyusul temuan penjualan yang melampaui harga acuan di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Langkah ini ditempuh untuk memastikan stabilitas harga daging sapi tetap terjaga menjelang meningkatnya permintaan pada Ramadhan dan Idulfitri 2026.

Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga secara sepihak, terlebih dengan memanfaatkan momentum hari besar keagamaan.

“Pemerintah ingin harga sapi hidup dan daging sapi tetap stabil. Seluruh RPH wajib patuh pada harga yang sudah ditetapkan,” kata Mentan Amran.

Sebagai bagian dari pengawasan, Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan, yang melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, POLRI, serta dinas perdagangan daerah, melakukan inspeksi mendadak di sejumlah RPH utama di wilayah Jabodetabek. Sidak pada 8 Februari 2026 di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung menemukan indikasi praktik over faktur dalam transaksi sapi hidup.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan segera memanggil pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan pengelola RPH untuk rapat stabilisasi. Pemerintah menyoroti adanya laporan transaksi dengan harga mencapai Rp56.500 per kilogram bobot hidup, di atas kesepakatan nasional.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Temuan Penggemukan Sapi

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa hasil penelusuran menunjukkan feedloter pada dasarnya telah menjual sapi sesuai ketentuan, yakni sekitar Rp55.000 per kilogram bobot hidup. Bahkan, sebagian penjualan ke RPH tercatat masih di bawah Rp56.000.

“Temuan harga Rp56.500 itu bukan berasal dari feedloter, melainkan muncul pada transaksi lanjutan di tingkat distributor,” jelas Agung.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa berapapun jalur distribusinya, harga sapi hidup yang masuk ke RPH harus tetap mengacu pada batas maksimal Rp56.000 per kilogram bobot hidup. Disiplin harga di titik ini dinilai krusial karena akan sangat menentukan harga daging sapi di pasar konsumen.

Agung menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, yang menetapkan harga daging sapi di tingkat konsumen maksimal Rp130.000 per kilogram untuk paha depan dan Rp140.000 per kilogram untuk paha belakang.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

Dari sisi pelaku usaha, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif Gapuspindo, Djoni Liano, memastikan seluruh anggota asosiasi tetap berkomitmen mematuhi harga yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa asosiasi akan kembali mengingatkan seluruh pelanggan dan mitra distribusi agar tidak terjadi penyimpangan harga di lapangan, meskipun sapi diperjualbelikan antar-distributor.

Sementara itu, pengelola RPH juga memperkuat pengawasan internal. Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan, menyatakan pihaknya siap mengambil langkah tegas terhadap pemotong atau mitra usaha yang menjual sapi di atas harga acuan, termasuk memutus kerja sama bila diperlukan.

Pengawalan kebijakan ini turut didukung Satgas Pangan Polri yang menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menindak setiap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan strategis.

Bagi masyarakat, penguatan pengawasan ini diharapkan memberikan kepastian bahwa harga daging sapi tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan. Pemerintah menargetkan stabilitas harga tidak hanya terjaga di hulu, tetapi juga benar-benar dirasakan di tingkat konsumen hingga puncak hari besar keagamaan nasional.

Baca juga: Sidang Isbat 1447 H Digelar Hari Ini, Pemerintah Tegaskan Mekanisme Ilmiah dan Syar’i Penetapan Awal Ramadan

Dengan pengawasan aktif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis pasokan daging sapi tetap aman dan terjangkau, sekaligus mencegah praktik spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat luas