ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Tragedi kecelakaan kereta api di lintasan sekitar Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL, sebuah taksi, dan KA jarak jauh Argo Bromo terus menuai perhatian publik. DPR RI menegaskan bahwa penanganan korban dan pengungkapan penyebab insiden harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan.

Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh korban, khususnya yang masih dirawat, harus mendapatkan layanan medis optimal tanpa terkendala persoalan administratif. Menurutnya, dalam kondisi darurat seperti ini, akses layanan kesehatan harus dipermudah, termasuk terkait pembiayaan melalui skema asuransi.

“Penanganan medis harus menjadi prioritas utama, tidak boleh terhambat birokrasi,” tegasnya, Selasa (28/4/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga. Menurutnya, setiap korban berhak memperoleh perawatan yang cepat, layak, dan tanpa hambatan.

Di sisi lain, DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi komprehensif. Langkah ini dinilai krusial guna mengungkap penyebab utama kecelakaan sekaligus menjadi dasar evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Baca juga: Pasca Tragedi KA di Bekasi, DPR Desak Perbaikan Total Sistem Keselamatan Perlintasan

Pengawasan di Jalur Padat

Sofwan menyoroti pentingnya pengawasan di jalur padat yang dilintasi kereta komuter dan kereta jarak jauh secara bersamaan. Ia mempertanyakan bagaimana sistem monitoring dan petugas di lapangan bisa gagal mengantisipasi laju KA Argo Bromo hingga menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti.

Tak hanya itu, ia juga meminta investigasi mendalam terhadap keterlibatan kendaraan taksi dalam insiden tersebut. Dugaan gangguan teknis yang menyebabkan kendaraan berhenti di perlintasan rel harus dipastikan melalui pemeriksaan menyeluruh.

“Semua kemungkinan penyebab harus dibuka secara transparan, termasuk melalui inspeksi teknis terhadap armada yang terlibat,” tegasnya.

Baca juga: 10.600 Anak Rentan Belum Terserap SPMB, DPRD Jateng Desak Pemetaan by Name by Address

Harapannya, hasil investigasi nantinya dapat menjadi pijakan untuk memperkuat standar keselamatan transportasi publik, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.