ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Program Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Tengah mendapat sorotan serius dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho mengingatkan, agar program pendidikan berbasis asrama ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program SR akan dilakukan secara ketat. Hal ini penting agar tujuan utama program, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, tidak melenceng.

“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya jadi proyek fisik. Masalah utama seperti anak putus sekolah karena faktor ekonomi, minimnya akses pendidikan vokasi, hingga lemahnya pembentukan karakter harus jadi fokus utama,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Konsepnya berupa pendidikan gratis berasrama dari jenjang SD hingga SMA.

Pada tahap awal, implementasi dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Surakarta, serta sejumlah sentra milik Kementerian Sosial di Magelang, Pati, dan Baturraden. Sementara itu, pembangunan kampus permanen di Rowosari, Semarang, ditargetkan selesai pada 2026.

Baca juga: Masuk Program KSPP Nasional, Banyumas Didorong Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana memperluas jangkauan program ke sejumlah daerah baru seperti Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang, sekaligus memperkuat peran SMK negeri dalam mendukung pendidikan vokasi.

Meski demikian, DPRD mengidentifikasi tiga tantangan utama yang harus segera diatasi agar program ini tidak kehilangan arah.

“Wilayah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara masih memiliki keterbatasan akses. Perluasan harus dipercepat dan berbasis data yang valid agar tepat sasaran,” jelas Setya Ari.

Baca juga: Hardiknas 2026 di Sragen: SMKN 1 Kedawung Jadi Role Model Sekolah Vokasi Berbasis Agribisnis

“Jangan sampai hanya jadi sekolah berasrama tanpa arah masa depan. Lulusan harus siap kerja atau punya kemampuan berwirausaha. Kurikulum harus terintegrasi dengan SMK dan balai latihan kerja,” tegasnya.

Selain itu, tenaga pendidik di sistem berasrama juga harus mendapat perhatian khusus.

“Guru di Sekolah Rakyat bekerja hampir 24 jam. Insentif dan dukungan harus sebanding agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” tambahnya.

Setya Ari memastikan akan terus mengawal program ini agar berjalan sesuai tujuan. Menurut Ari, Sekolah Rakyat berpotensi besar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.

Baca juga: Hardiknas 2026 di Purbalingga: Siswa Berprestasi Borong Penghargaan, Bupati Fahmi Targetkan Tembus Kancah Global

“Program ini bisa menjadi game changer. Tapi kalau tidak dijalankan dengan tepat, hanya akan jadi simbol tanpa dampak nyata,” pungkasnya.