ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat langkah pengamanan harga dan mutu pangan nasional menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026. Dalam sepekan, 5–11 Februari 2026, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan menggelar pemantauan besar-besaran di seluruh Indonesia.

Aksi pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, di Mabes Polri. Sejak rapat tersebut, intensitas pengawasan melonjak signifikan.

Berdasarkan data Posko Satgas Pusat, sebanyak 9.138 titik diperiksa di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Fokus pengawasan menyasar rantai distribusi dari hulu ke hilir, mulai produsen hingga pengecer.

Ketua Pelaksana Satgas yang juga Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyatakan peningkatan pengawasan mulai menunjukkan dampak pada stabilitas harga.

“Langkah pemantauan masif di lapangan terbukti menekan harga sejumlah komoditas utama, terutama beras premium dan medium di Zona I dan II, cabai merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras,” jelasnya.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Sejumlah komoditas strategis seperti telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabai rawit keriting, cabai merah keriting, minyak goreng merek Minyakita, serta beras medium dan premium tercatat mengalami tren penurunan harga. Meski demikian, beberapa daerah masih mencatat harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP).

Pengawasan Pedagang dan Pengecer

Dari sisi pelaku usaha, pengawasan paling banyak dilakukan pada pedagang dan pengecer dengan 5.939 titik pemeriksaan. Disusul ritel modern (1.472 titik), grosir (967), distributor (554), produsen (136), dan agen (70).

Tidak hanya memantau, Satgas juga mengambil tindakan tegas. Selama periode tersebut diterbitkan 128 surat teguran, dilakukan pengisian kembali stok kosong di 400 titik, serta pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium. Bahkan, satu izin usaha dan dua izin edar direkomendasikan untuk dicabut akibat pelanggaran ketentuan harga dan mutu. Menurut Ketut, langkah ini menjadi sinyal kuat agar pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku.

“Penegakan ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu,” tegasnya.

Baca juga: Sambut Ramadan 2026, Kemendag Buka Pasar Murah, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon

Beberapa komoditas masih menjadi perhatian, terutama di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal). Di antaranya beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah, bawang putih, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi.

Khusus Minyakita, harga nasional masih berada di atas HET Rp15.700 per liter, meski menunjukkan tren penurunan. Komoditas ini juga menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat melalui hotline Satgas. Pemerintah berencana menurunkan tim langsung untuk memeriksa produsen, distributor lini 1 dan 2, hingga pengecer, serta mendorong intervensi pasokan oleh Bulog dan BUMN Pangan.

Dalam periode yang sama, Satgas menerima enam laporan masyarakat dari Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh aduan disebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.

Untuk menjaga pasokan, pemerintah juga menyalurkan 28.765 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah, ritel modern, pasar tradisional, dan outlet binaan pemerintah daerah.

Satgas menegaskan pengawasan akan terus diperkuat menjelang perayaan Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri 2026. Pemerintah mengandalkan kombinasi pengawasan ketat, intervensi pasokan, dan partisipasi masyarakat melalui hotline pengaduan guna memastikan harga tetap terkendali. Dengan pengawasan berlapis dan respons cepat terhadap laporan publik, pemerintah berharap lonjakan permintaan menjelang hari besar tidak berujung pada gejolak harga yang memberatkan masyarakat.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD