ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa belanja negara di sektor digital sepanjang 2025 tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi diarahkan langsung untuk memperkecil kesenjangan akses teknologi, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hingga akhir tahun anggaran 2025, Kemkomdigi berhasil merealisasikan dana sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir Rp11,4 triliun atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga layanan digital strategis tetap berjalan sekaligus mempercepat pemerataan konektivitas nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keberpihakan negara terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses digital, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.

“Pembangunan digital tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Anggaran negara harus benar-benar hadir untuk membuka akses, mendorong layanan publik, dan menggerakkan ekonomi di daerah,” ujar Meutya saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

Upaya tersebut tercermin dari cakupan layanan 4G yang kini telah menjangkau 98,95 persen populasi Indonesia. Capaian ini ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, dengan 3.262 BTS di antaranya melayani masyarakat Papua.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Selain itu, jaringan tulang punggung fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan layanan pemerintahan digital, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

PNBP dari Sektor Digital

Tidak hanya memperluas akses, penguatan sektor komunikasi dan digital juga berdampak positif terhadap penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat mencapai Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

Menurut Meutya, capaian penerimaan tersebut diperoleh melalui optimalisasi pengelolaan sektor digital tanpa menambah beban biaya layanan kepada masyarakat. Dana tersebut menjadi penopang keberlanjutan program prioritas pemerintah di bidang konektivitas dan kualitas layanan digital.

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memperkuat pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada dampak nyata. Fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan keamanan serta kedaulatan ruang digital nasional.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

“Digitalisasi harus tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan publik, kami optimistis transformasi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.