ORBIT NEWS

ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Persoalan sampah nasional dinilai telah memasuki fase darurat dan membutuhkan langkah luar biasa untuk menanganinya. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa lonjakan volume sampah yang terus terjadi setiap tahun tidak lagi bisa diselesaikan dengan pola pengelolaan konvensional.

Sugeng memaparkan, Indonesia saat ini memproduksi sekitar 60 juta ton sampah setiap tahun. Di tingkat daerah, DKI Jakarta menjadi salah satu contoh paling nyata, dengan timbulan sampah mencapai kurang lebih 8.200 ton per hari. Angka tersebut, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa persoalan sampah sudah menyentuh batas yang mengkhawatirkan.

“Kita sudah sampai pada tingkat keresahan. Sampah nasional mencapai 60 juta ton per tahun, dan DKI Jakarta saja memproduksi sekitar 8.200 ton sampah setiap hari. Ini bukan persoalan sepele, tetapi problem besar yang harus segera ditangani secara serius,” ujar Sugeng saat audiensi Komisi XII DPR RI bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Komisi XII DPR RI terus mengintensifkan dialog dengan pemerintah untuk merumuskan solusi konkret dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah pengembangan teknologi waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi sebagai bagian dari transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Namun demikian, Sugeng menegaskan bahwa penerapan teknologi tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek keekonomian. Ia menilai, proyek waste to energy hanya dapat berjalan optimal apabila didukung skema pembiayaan yang realistis, salah satunya dengan menggabungkan harga jual listrik dan tipping fee dalam satu perhitungan.

“Kami berdiskusi dengan pemerintah, dan salah satu jalan keluar yang memungkinkan adalah penggabungan harga energi listrik dengan tipping fee. Ini penting agar pengelolaan sampah menjadi energi tidak membebani operator,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa DPR tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Komisi XII juga melakukan kajian lapangan, termasuk meninjau langsung proyek waste to energy di Solo yang sebelumnya mengalami kegagalan. Dari hasil evaluasi tersebut, DPR memberikan sejumlah masukan penting terkait regulasi dan perhitungan biaya ideal.

“Dari hasil kajian kami, harga idealnya sekitar 20 sen dolar per kilowatt jam, yang sudah mencakup tipping fee. Dengan skema itu, ekosistem usaha bisa berjalan sehat dan operator tidak merugi,” pungkasnya.