ORBIT-NEWS.COM, MAGELANG — Penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif daerah menjadi sorotan utama dalam pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI ini diikuti sekitar 500 pimpinan DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Retret berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026, dengan tujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang efektif dan merata. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga legislatif.

Luthfi menjelaskan, pihaknya telah membangun berbagai forum kolaborasi, termasuk dengan kepala daerah dan anggota legislatif lintas partai, guna menyatukan visi pembangunan.

Baca juga: Sinkronisasi DTSEN Dipercepat, Kemensos Targetkan Penyaluran Bantuan Lebih Tepat Sasaran

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua elemen harus bergerak bersama agar persoalan daerah bisa diselesaikan secara menyeluruh,” ajaknya.

Perluas Perspektif DPRD

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menilai kegiatan ini penting untuk memperluas perspektif para pimpinan DPRD dalam menghadapi perubahan global yang tidak menentu. Ia menyoroti bahwa perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia saat ini berlangsung sangat cepat dan penuh ketidakpastian.

“Pemimpin daerah dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu membaca arah perubahan global dan dampaknya terhadap daerah,” kata Ace.

Ia menambahkan, peran DPRD kini semakin strategis, tidak hanya sebatas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini dinilai krusial dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Indonesia Klaim Surplus Pupuk di Tengah Gejolak Global, Siap Ekspor ke India

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut menegaskan bahwa ada tiga perspektif utama yang perlu dimiliki pimpinan DPRD, yakni pemahaman terhadap geopolitik global, fokus pada program prioritas, serta kemampuan dalam mengelola pemerintahan secara efektif.

“Pimpinan DPRD harus mampu melihat dinamika geopolitik global, memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran, serta mengelola pemerintahan dengan baik dan akuntabel,” ujar Bima Arya.