ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Polri memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memutus rantai tengkulak melalui fasilitasi akses permodalan dan kepastian harga bagi petani jagung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan serta berpihak pada kesejahteraan petani. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.

Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa Polri tidak hanya mengawal aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan strategis nasional.

“Keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor pada 2025 menjadi capaian penting yang harus dijaga. Karena itu, kami melakukan evaluasi dan konsolidasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik dan terukur,” ujar Brigjen Langgeng.

Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani jagung dalam mengakses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan menggandeng Himbara, petani binaan Polri didorong memperoleh pembiayaan perbankan untuk modal tanam, pengolahan lahan, hingga peningkatan produktivitas. Program ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani kembali mengaktifkan lahan dan memperluas area tanam jagung.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Dukungan perbankan ditegaskan oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sektor pertanian, termasuk penguatan ekosistem jagung pakan ternak nasional.

Tidak berhenti pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga mengawal stabilitas harga di tingkat petani. Untuk memutus praktik tengkulak yang merugikan, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog agar hasil panen petani diserap dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.

Pengadaan 1 Juta Ton Jagung

Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton pada tahun 2026 untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Target ini mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah memberikan dampak positif dengan harga beli yang berpihak kepada petani,” kata Brigjen Langgeng.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur serta meningkatkan kemandirian petani. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara profesional, memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi lintas sektor pada 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi petani, memperkuat produksi jagung nasional, serta menjaga ketahanan pangan Indonesia dari hulu hingga hilir.