ORBIT-NEWS.COM, REMBANG -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja berintegritas dengan meneladani semangat R.A. Kartini. Nilai independensi, keberanian berpikir kritis, serta integritas dinilai penting dalam memperkuat tata kelola, khususnya di sektor jasa keuangan.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Museum R.A. Kartini, Jawa Tengah.

Dalam paparannya, Sophia menyoroti peran strategis perempuan yang semakin besar, baik di sektor publik maupun industri keuangan. Namun, ia mengingatkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan dan kekerasan berbasis gender.

“Perempuan kini mendominasi sekitar 57 persen aparatur sipil negara. Namun di sisi lain, kasus kekerasan berbasis gender masih tinggi, dengan mayoritas korban adalah perempuan,” ujarnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Perkuat Mitigasi Erupsi Gunung Slamet, Status Waspada dan Radius Bahaya Diperluas

Ia menambahkan, kontribusi perempuan tidak hanya terlihat di ruang publik, tetapi juga dalam lingkup keluarga sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai integritas sejak dini. Menurutnya, peran tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang beretika dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, Sophia menekankan bahwa keterlibatan perempuan juga sejalan dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Integritas Jadi Kunci Utama

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi utama kepercayaan publik. Tanpa itu, kebijakan yang baik bisa kehilangan legitimasi,” kata Rini dalam sambutannya secara daring.

Baca juga: Pesona Budaya di Kota Lama Banyumas yang Tak Lekang oleh Waktu, Destinasi Wisata Sarat Sejarah dan Atraksi Menarik

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan konflik kepentingan sebagai bagian dari sistem integritas publik. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dari sisi kesetaraan gender, Deputi Kementerian PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih menilai perempuan masih menghadapi hambatan struktural di ruang publik, termasuk diskriminasi dan stereotip.

“Perempuan perlu tetap tegas dan menjunjung integritas dalam meraih cita-cita, tanpa mengabaikan nilai etika,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh inspiratif, seperti Myrtha Soeroto, Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, dan Nawal Arafah Yasin yang berbagi pandangan tentang kepemimpinan perempuan dan pentingnya integritas.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti ratusan peserta secara langsung dan ribuan lainnya secara daring, melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, legislatif, industri jasa keuangan, hingga akademisi.

Baca juga: Investasi Energi Terbarukan Jateng Tembus Rp7,1 Triliun, Potensi PLTS Capai 13 Gigawatt

Melalui momentum ini, OJK kembali menegaskan langkah konkret dalam membangun budaya anti-korupsi, seperti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengendalian gratifikasi, serta kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, OJK juga mendorong perempuan di sektor jasa keuangan untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud dan memanfaatkan sistem pelaporan pelanggaran sebagai upaya menciptakan industri keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya.