ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memodernisasi pelayanan publik dengan pendekatan ganda, yakni memanfaatkan teknologi digital sekaligus memperkuat layanan tatap muka. Upaya ini diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) dan penguatan program Kantor Gubernur Rumah Rakyat, yang dirancang untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat secara nyata.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jawa Tengah menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal akses, keterbukaan, dan rasa dilayani. Pemerintah tidak lagi bersifat pasif menunggu laporan, melainkan aktif membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi warga.
Aplikasi JNN menjadi salah satu instrumen utama strategi tersebut. Platform digital resmi Pemprov Jawa Tengah ini dapat diunduh melalui perangkat Android maupun iOS. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan berbagai keluhan layanan publik secara langsung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menjelaskan bahwa JNN dikembangkan untuk memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat. “Aplikasi ini kami rancang agar mudah digunakan, sekaligus terus kami kembangkan fiturnya sesuai kebutuhan warga,” ujarnya.
Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan
Saat ini, JNN menyediakan beragam layanan, antara lain kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), informasi berita Jawa Tengah, bursa kerja yang terintegrasi dengan e-Makaryo, serta layanan transportasi Trans Jateng. Selain itu, tersedia fitur cek pajak kendaraan, informasi fasilitas kesehatan, layanan administrasi kependudukan (Dukcapil), ruang Zilenial untuk generasi muda, hingga menu khusus Mudik Natal dan Tahun Baru.
Pada fitur Mudik Nataru, masyarakat dapat memantau lokasi posko pengamanan, kondisi lalu lintas, titik rest area, kamera CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, hingga keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Informasi prakiraan cuaca juga disertakan untuk membantu warga mempersiapkan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.
Sejak diluncurkan secara resmi pada Agustus 2025, penggunaan JNN menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 7.034 pengguna telah mengunduh dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Dari kanal pengaduan, tercatat 9.247 aduan masuk, dengan 3.020 aduan di antaranya dikirim melalui aplikasi JNN.
“Dari total aduan itu, sekitar 5.449 laporan atau 59 persen telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan penanganan,” kata Agung. Ia menilai angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pelayanan dan pengaduan pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah menyadari bahwa tidak semua warga terbiasa atau nyaman menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, pendekatan konvensional tetap dipertahankan melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Program ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung tanpa prosedur birokrasi yang berbelit.
Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara
“Kantor Gubernur tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik,” jelas Agung. Selain di Semarang, layanan Rumah Rakyat juga tersedia di kantor eks Bakorwil wilayah Pati, Solo, dan Banyumas, sehingga akses masyarakat semakin luas.
Beragam persoalan yang disampaikan warga melalui kedua kanal tersebut meliputi infrastruktur jalan, penerangan umum, fasilitas publik, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga bantuan sosial. Aduan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Masyarakat ikut mengawasi jalannya program pemerintah. Dari laporan itu, kami bisa mengetahui kekurangan dan segera melakukan perbaikan,” imbuhnya.
Melalui kombinasi layanan digital dan tatap muka, Pemprov Jawa Tengah berupaya membangun pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Teknologi dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi, sementara ruang layanan fisik tetap dijaga agar kehadiran negara dapat dirasakan secara langsung.
Langkah ini menegaskan arah kepemimpinan Jawa Tengah yang menempatkan mendengar dan merespons warga sebagai inti pelayanan publik. Bukan semata kecanggihan sistem atau kemegahan fasilitas, melainkan komitmen untuk hadir, peduli, dan bertindak nyata bagi masyarakat.
