ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Pemerintah menilai opsi tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada Pilkada langsung.

Isu ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan secara terbuka mengusulkan agar Pilkada mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar pada akhir tahun lalu.

Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman. Politisi yang juga menjabat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menilai penghapusan Pilkada langsung bukanlah solusi atas persoalan demokrasi di daerah.

“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, Senin (5/1/2026).

Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik yang selama ini terjadi, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga persoalan netralitas aparatur negara. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan problem tersebut.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Ia menegaskan bahwa akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, Benny mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas, tegas, dan disertai sanksi yang efektif. “Yang perlu dibenahi adalah undang-undangnya. Normanya harus jelas dan sanksinya tegas,” katanya.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk mengurangi kualitas demokrasi maupun mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.

“Kalau tujuan demokrasi adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat dan pemimpin yang berkualitas, maka anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap dinamika politik. Ia menekankan bahwa politik seharusnya menjadi sarana perjuangan untuk kepentingan rakyat. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.

Baca juga: Dorong Revitalisasi Total Wisata Guci, Abdul Fikri Faqih Usulkan Akses Gratis Pancuran 13 untuk Dongkrak Ekonomi Warga