ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah pusat menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) di tengah keterbatasan kuota. Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, meminta pemerintah daerah lebih aktif memperbarui data penerima agar bantuan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan itu, Agus menekankan bahwa tingginya jumlah penerima membuat ruang penambahan kuota semakin terbatas.

“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan dari Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Kabupaten Tanggamus. Fokus pembahasan meliputi penguatan jaminan sosial, peningkatan kualitas bantuan, hingga pemberdayaan masyarakat rentan.

Sejumlah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan kuota PBI JKN seiring masih tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengungkapkan bahwa wilayahnya memerlukan tambahan kuota karena mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan kondisi geografis yang cukup menantang.

Baca juga: Kewajiban Sertifikat Halal 2026: Semua Produk Wajib Halal Mulai 17 Oktober, Ini Daftar Kategorinya

Ia juga menyebut, bantuan dari Kementerian Sosial untuk penanganan bencana di daerahnya telah menembus lebih dari Rp5 miliar bagi 434 kepala keluarga. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup, kebutuhan pangan, hingga dukungan ekonomi, meski pendataan masih terus berlangsung akibat kondisi cuaca ekstrem.

“Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turut mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu bagi masyarakat.

Dari Kabupaten Tanggamus, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap tambahan kuota. Dengan sekitar 650 ribu jiwa membutuhkan layanan kesehatan, mereka mengusulkan tambahan sekitar 160 ribu penerima untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran daerah.

Selisih Kebutuhan dan Kuota

Baca juga: Kemenag Perkuat Data Santri dan Madrasah, Pastikan MBG Tepat Sasaran

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan adanya selisih signifikan antara jumlah masyarakat rentan dan kuota yang tersedia. Hingga April 2026, usulan mencapai 27.312 jiwa melalui sistem SIKS-NG, dengan total peserta aktif 256.411 jiwa. Padahal, jumlah masyarakat dalam kelompok rentan (desil 1–5) mencapai 326.217 jiwa.

“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di daerahnya mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun, menunjukkan besarnya beban fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan program PBI JKN harus berbasis pada data yang valid dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan, pemutakhiran data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sedangkan untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.

Hingga Februari 2026, cakupan bantuan iuran JKN—yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3—telah menjangkau sekitar 156,8 juta jiwa. Angka tersebut mencerminkan besarnya intervensi pemerintah dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga: Kloter Perdana Haji 2026 Jateng Resmi Diberangkatkan dari Solo, 34 Ribu Lebih Jemaah Siap ke Tanah Suci

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus.